Kunker Panja Digitalisasi Penyiaran ke Sumatera Utara, Pemprov Ajak Masyarakat ke TV Digital

SUMUT - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh upaya peralihan penggunaan siaran analog ke siaran televisi digital, dengan program Analog Switch Off (ASO). Karenanya masyarakat diimbau untuk beralih menuju era digitalisasi penyiaran.

Baca juga: Pemkab Samosir Buka Pansel Terbuka dan Transparan Cari Kabinet Terbaik

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur  Sumatera Utara melalui Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) Sumut Ilyas S Sitorus, usai menghadiri kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran dari Komisi 1 DPR RI, di Hotel Horison Kualanamu, Deliserdang, Kamis ( 15/9/2022 ).

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Hadir di antaranya Ketua Tim Kunker Komisi 1 DPR-RI Utut Adianto bersama para anggota dewan lainnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, para pimpinan OPD, Dinas Kominfo kabupaten dan Kota se-Sumut, serta pimpinan lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Sumut.

Baca juga: Pemkab Tapsel Laksanakan Vaksinasi untuk Anak Usia 6 sampai 11 Tahun

Ilyas Sitorus menyampaikan, Pemprov Sumut mendukung peralihan jaringan televisi analog ke jaringan digital, hal itu seiring dengan adanya perkembangan teknologi "Karenanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk beralih ke siaran digital, " ujarnya.

Menurutnya, siaran digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik, cerah, bersih dan canggih. Sehingga dukungan peralihan melalui program ASO atau menonaktifkan siaran analog perlu harus didukung dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah di Sumut.

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna, Bupati dan Wakil Bupati: "Dirgahayu Ke-18 Jayalah Kabupaten Samosir

Sementara dalam wawancara usai pertemuan bersama pemangku kepentingan di Sumut, Ketua Tim Kunker Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengungkapkan, kehadiran mereka dalam rangka membantu pemerintah menjalankan program ASO.

"Jadi kita akan mengecek berapa yang harus dapat perangkat televisi digital Set Top Box (STB), daerah mana yang keterjangkauannya nanti akan hilang, hal teknis serta kebijakan. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan masukan yang positif, "ujar Utut.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Dirinya juga menyebutkan, pemerintah berkomitmen menyediakan satu juta STB (decoder), ditambah dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sebab jumlahnya cukup besar, sehingga tidak bisa hanya televisi swasta yang menyediakan, begitu juga pemerintah. Namun keduanya harus saling bekerja sama.

"Idealnya dari pemerintah, itu datanya kan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yakni 10, 8 juta atau maksimal 11 juta (STB), ” ujar Utut.

Senada dengan itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI Usman Kansong mengatakan, pihaknya terus mendampingi Panja ASO di Sumut dalam proses perwujudannya, dimana penerapannya dijadwalkan pada 2 November 2022 mendatang.

"Untuk itu kami berterima kasih kepada Panja ASO (Digitalisasi Penyiaran), sehingga ini bisa terlaksana sesuai aturan, "pungkasnya ( Karmel.)